JAKARTA. Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung didalam koaiasi Pemuda dan Mahasiswa Papua mendesak pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemenedagri) untuk mengevaluasi sejumlah Penjabat Bupati/Wali Kota di Papua saat ini yang berkinerja buruk, dan segera menggantikan mereka dengan Penjabat yang lebih berkompeten.
“Berdasarkan pertimbangan serta masukan dari berbagai Komponen dan juga masyarakat terkait kinerja dan keberadaan sejumlah Penjabat Bupati dan Walikota di Papua, maka dengan ini kami minta Kemendagri untuk mengevaluasi dan segera menggantikan mereka dengan Penjabat yang lebih berkompeten,” kata Koordinator Lapangan Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Papua Se-Jabodetabek, Willy Kayoga di Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Sebelumnya, dalam pernyataan sikap yang diterima dari Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Papua tersebut disebutkan adanya sejumlah penjabat bupati diantaranya Penjabat Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Penjabat Bupati Kabupaten Sarmi, Penjabat Bupati Kabupaten Nduga, Penjabat Bupati Kabupaten Tambarauw dan Penjabat Wali Kota Jayapura yang jarang berada di tempat penugasan.
“Para Penjabat Bupati/Wali tesebut jarang berada di tempat penugasan dan sangat berdampak pada efektifitas pelayanan pemerintahan dan sosial masyarakat di Papua,” katanya.
Para Penjabat tersebut juga dinilai buruk dan tidak progres dalam mengelola Daerah penugasan sehingga sangat berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Kinerja yang buruk dan jarang berada di tempat, dikhawatirkan akan mengakibatkan konflik horizontal di masyarakat yang berdampak pada stabilitas keamanan daerah,” cetus Kayoga.
Untuk itu, pihaknya mendesak agar kinerja para Penjabat Bupati/Wali Kota yang buruk dan tidak progress serta jarang berada di daerah penugasan itu perlu dievaluasi dan diberhentikan demi terwujudnya Good Governance.
“Evaluasi Penjabat Bupati/Wali Kota di Papua saat ini, Dan segera gantikan mereka dengan Penjabat yang lebih berkompeten,” tukasnya.
Pada kesempatan itu, Koalisi juga mendesak Wakil Menteri dan para Inspektur yang membidangi wilayah Papua agar tidak menjadi beking atas kerja Penjabat Bupati/Wali Kota di Papua.
“Kami minta Menteri (Dalam Negeri) untuk mengevaluasi para Inspektur yang membidangi wilayah Papua agar serius melihat wilayah kerjanya.
Kepada Presiden kami juga minta agar memberhentikan Wakil Menteri yang hanya membeking Kepala Daerah yang tidak berprestasi hingga berkonflik dengan rakyat,” pungkasnya.(red)
