JAKARTA – DPR RI meminta pemerintah segera mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), menyusul meningkatnya eskalasi serangan di wilayah konflik yang bahkan telah menelan korban dari pasukan internasional, termasuk prajurit TNI dan pasukan Prancis.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan prajurit TNI yang bertugas di luar negeri harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait penugasan di wilayah konflik. Hal ini disampaikan merespons situasi keamanan di Lebanon yang kian memburuk, meskipun berada dalam zona yang seharusnya steril dari agresi militer.
“Dengan situasi geopolitik yang seperti ini, kita harus memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang berada di garda terdepan,” ujar Puan.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan pasukan, mulai dari aspek logistik, perlindungan, hingga prosedur operasional di lapangan. DPR, lanjutnya, mengimbau pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengkaji apakah langkah penguatan diperlukan, atau bahkan mempertimbangkan opsi penyesuaian penugasan.
Evaluasi tersebut juga membuka kemungkinan peninjauan ulang terhadap skema pengiriman pasukan, termasuk opsi penundaan rotasi atau langkah lain yang dinilai perlu demi menjamin keamanan personel.
Di sisi lain, Puan menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL. Ketiganya adalah Kapten Inf. Zulmi Aditya, Sertu M. Nur Ichwan, dan Praka Farizal Romadhon.
“Atas nama Pimpinan dan Anggota DPR RI, kami menyampaikan dukacita yang mendalam. Semoga para prajurit yang gugur mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ucapnya.
DPR juga mendorong dilakukannya investigasi bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara transparan dan akuntabel untuk mengungkap penyebab insiden tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi hukum internasional dan hak asasi manusia.
Selain isu keamanan, DPR turut menyoroti dampak luas konflik geopolitik global, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berpotensi memicu tekanan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Menurut Puan, gejolak tersebut dapat berdampak pada kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, serta ketidakpastian investasi. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif.
“Konflik global saat ini menunjukkan dampaknya bisa langsung dirasakan di dalam negeri. Stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
DPR juga mengingatkan pemerintah untuk terus mengedepankan diplomasi aktif dalam menjaga stabilitas kawasan serta melindungi kepentingan nasional, termasuk keselamatan WNI di wilayah rawan konflik. (Yo)