by

Dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR, Gubernur Erzaldi : PT Timah Harus Beri Saham Plus Royalti ke Pemprov Babel

JAKARTA, – Perjuangan Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman meminta jatah saham sebesar 14% dari PT Timah Tbk (TINS) kian kencang ia perdengarkan. Salah yang yang dilakukan Gubernur Erzaldi adalah  meminta dukungan politik dari komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Bersama rombongan Gubernur Erzaldi, Rabu, 7 April 2021 mendatangi Komisi VII DPR dalam rangka audiensi dengan dewan komisi energi dan sumberdaya mineral (ESDM) dan langsung disambut oleh anggota komisi VII DPR Fraksi Golkar Bambang Patijaya, dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dihadapan dewan komisi VII yang hadir di audensi itu, Gubernur Erzaldi memaparkan bahwa eksploitasi tambang timah di provinsi yang ia pimpin sekarang sudah berjalan selama 350 tahun.

Kedatangan kami bersama para pemangku kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke hadapan pimpinan dan anggota komisi VII DPR RI ingin meminta dukungan politik agar pemerintah selaku kepemilikan 65% dari PT Timah Tbk melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dapat menghibahkan 14% saham kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

“Audiensi berkenaan dengan surat kami, harapan ke pemerintah Indonesia untuk berikan saham sebesar 14% dan tambahan royalti,” ungkapnya Rabu, 

Meski eksploitasi sudah berjalan ratusan tahun, tapi menurutnya yang didapat pemerintah daerah tidak sebanding dengan kerusakan alam yang terjadi di Bangka Belitung.

“Kerusakan alam yang kami rasa tidak bisa dinilai dengan apapun,” tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah daerah Bangka Belitung rela jika kekayaan alamnya diambil demi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Tapi miris jika daerah kami yang punya sumber daya alam yang melimpah tidak sebanding dengan apa yang kami dapati,” sesalnya.

Kapasitas fiskal yang dimiliki daerah menurutnya sangat kecil, terlebih dalam pandemi Covid-19 saat ini. Di beberapa daerah bahkan sulit melakukan pembangunan karena tidak ada biaya.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan jika surat permintaan audiensi dari Gubernur Bangka Belitung sudah diterima sejak tanggal 5 Maret 2021 lalu. Di mana dalam surat ini disebutkan dua permohonan Gubernur Bangka Belitung kepada pemerintah.

Pertama soal permintaan saham 14% dari PT Timah Tbk untuk Provinsi Bangka Belitung. Dan kedua, agar pemerintah meningkatkan royalti produksi logam timah kepada daerah penghasil dari 3% penjualan logam timah menjadi 10%.

“Agar pemerintah RI selaku pemilik saham 65% PT Timah Tbk melalui Inalum sebagai induk perusahaan pertambangan menghibahkan 14%,” pungkas mantan Bupati Bangka Barat 2 periode itu.

Penulis : Waluyo

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *