JAKARTA, Isu ekonomi dan politik di tahun ke 2 pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendapat respons positif, baik dari media massa maupun media sosial. Hal tersebut dibeberkan dalam penelitian Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45).
“Isu-isu ekonomi itu cenderung diwartakan dengan tone yang relatif positif,” kata analyst political and Security Lab45 Lis Gindarsah melalui diskusi virtual, Minggu, 17 Oktober 2021 lalu.
Di sisi lain, pemberitaan politik dan keamanan (polkam) 2 tahun Jokowi-Ma’ruf menjadi penyumbang pemberitaan yang cukup besar dibandingkan isu ekonomi politik. Namun, kategori tersebut cenderung memiliki tone negatif.
Setidaknya ada dua isu terbesar yang paling disoroti. Keduanya ialah pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat.
Sementara itu, dua klaster pemberitaan lainnya, perempuan dan milenial atau generasi muda tidak sebesar klaster pemberitaan polkam dan ekopol. Namun, pemberitaan soal perempuan lebih negatif dibanding isu-isu terkait milenial.
Secara umum, bunyi pemberitaan di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf relatif seimbang. Namun masih didominasi tone negatif.
“Pemberitaan positif sebanyak 46,29 persen, sedangkan pemberitaan negatif sebesar 53,71 persen,” ujar dia.
Sebanyak 37 topik dan 206 isu menjadi objek analisis Lab45. Pemantauan dilakukan terhadap empat sektor, yakni ekonomi politik, politik dan keamanan, perempuan, dan anak muda selama 1 Oktober 2020 sampai akhir September 2021.
Sementara itu, dua klaster pemberitaan lainnya, perempuan dan milenial atau generasi muda tidak sebesar klaster pemberitaan polkam dan ekopol. Namun, pemberitaan soal perempuan lebih negatif dibanding isu-isu terkait milenial.
Secara umum, bunyi pemberitaan di tahun kedua pemerintahan Jokowi-Ma’ruf relatif seimbang. Namun masih didominasi tone negatif.
Ekonomi RI Membaik
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai bidang ekonomi salah satu capaian nyata dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pimpinan Negara berhasil menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar -2,07 persen year on year (yoy).
“Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan upaya pemerintah dalam pengendalian pandemi covid-19,” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 22 Oktober 2021.
Menurut Airlangga, capaian pemerintah ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-4 di antara negara G20. Selain itu, penguatan pengendalian pandemi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Airlangga menuturkan ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen (yoy) di Triwulan II-2021. Pertumbuhan ini tertinggi dalam 16 tahun terakhir.
Konsumsi pemerintah, kata Airlangga, terus memegang peranan aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Termasuk pada Triwulan II-2021.
Menteri Koordinator Bidang Perkonomian itu mengatakan telah terjadi pemulihan pada permintaan pasar domestik. Khususnya di sektor utama seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan pergudangan.
“Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor utama mencerminkan aktivitas ekonomi sudah mulai bangkit Kembali,” kata Airlangga.
Dua tahun sudah pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin berjalan. Ada pihak yang merasa puas tapi ada juga pihak yang merasa tidak puas.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio memiliki pandangan tersendiri. Mulai hal positif, yakni penanganan COVID-19, yang dinilai Hendri Satrio sudah berjalan dalam trek yang benar.
“Sebetulnya 2 tahun ini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf itu kan diuji oleh COVID-19. Nah, ujian dari COVID-19 ini memang awal-awal tergagap-gagap mereka menghadapi ujian yang satu ini,” kata Hendri Satrio kepada wartawan, Selasa (19/10/2021) lalu.
“Dimulai denial, juga akhirnya menjadi serius dan berhasil mengatasi itu melalui berbagai macam program dan vaksin, sehingga dalam 2 tahun ini memang otomatis perhatian masyarakat tersedot ke situ, pada penanganan COVID-19,” imbuhnya.
Namun Hendri Satrio menyoroti bidang politik, hukum, dan keamanan hingga ekonomi. Menurutnya, insiden polisi membanting mahasiswa memperburuk kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf selama 2 tahun pertama.
“Terlebih lagi, dengan adanya berbagai kritik dan kebebasan berpendapat, dan baru-baru ini diakhiri dengan smackdown aparat kepada mahasiswa, itu tentu saja memperburuk catatan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” terang Hendri.
Dari sisi ekonomi, Hendri Satrio mengkritik keputusan Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menilai keputusan Jokowi itu berbahaya.
“Nah, ekonomi jelas menjadi tantangan dari sisi ekonomi keluarga. Bahkan yang terakhir adalah keputusan Pak Jokowi menggunakan APBN untuk menyelesaikan kereta cepat. Itu akan menjadi catatan negatif penanganan ekonomi. Lagi pula, walaupun bisa beranjak perlahan untuk memperbaiki sisi ekonomi, ketidakkonsistenan dalam melakukan kebijakan itu sebetulnya bisa berbahaya untuk citra positif dan legacy pemerintah Pak Jokowi,” paparnya. (yo)
