BELITUNG TIMUR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM jenis Premium bersubsidi, Pertalite dan Pertamax, Kamis ((16/9/2021).
RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Fezzi Oktolseja, serta komisi I dan II DPRD Beltim dan pihak pengelola SPBU, SPBN, APMS se Beltim. Turut hadir jugaAsisten 2 Pemkab Beltim besrta Satker terkait, sedangkan sales Pertamina Tanjungpandan tidak hadir meski diundang di rapat tersebut.
Fezzi mengunkapkan, berbagai persoalan sepekan terakhir ini terkait dengan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premiun, Pertalite dan Pertamax di Kabupaten Belitung Timur. “Bahwa sebelumnya pihak DPRD juga sudah lakukan pertemuan dengan juru bicara (Jubir) Pertamina untuk minta keterangan terkait pasokan dan persoalan kelangkaan BBM,” ujar dia.
Fezzi mengatakan, seperti yang disampaikan oleh perwakilan APMS Dendang, di awal kemaren atau 1 minggu tak datang, disampaikan dalam 1 minggu 32 ton setelah ramai-ramai baru kondisinya normal. ” Kami minta data agar bisa sinkron pada rapat ini dan kami juga mengundang pihak Jubir Pertamina tapi mereka tidak hadir, “ucap Fezzi kesal.
Fezzi menambakan, pihaknya minta agar SPBU ada komitmen dari pihak sales Pertamina , BBM untuk non subsidi di SPBU tersedia. “Itu yang disampaikan oleh sales Pertamina bahws berapa pun yang diminta SPBU, Pertamina sanggup,”kutip Fezzi.
Namun kenyataan, kata Fezzi, setelah dicek di lapangan masih terjadi antrian panjang. Berdasarkan keterangan pemilik SPBU dan APMS, mereka sudah lakukan permintaan penambahan kuota khususnya non subsidi ke Pertamina namun belum juga terpenuhi. Sementara pemakai/pengguna BBM terjadi peningkatan dimasyarakat.
Kesimpulan dari hasil RDP menyebutkan, bahwa para pelaku usaha ( pengicer-red) tidak bisa dihindari, dan untuk itu dewan minta surat permintaan tambahan koata dari SPBU maupun APMS untuk ditembuskan ke DPRD dan DPRD akan dukung agar dapat ditindaklanjuti supaya permintaaan pasokan SPBU dan APMS dapat terpenuhi.
“Kepada bupati untuk mengadakan pertemuan dengan Forkopim untuk menyikapi persoalan kelangkaan BBM ini jangan sampai berlarut-larut, ” tandasnya.
Terkait dengan antrian masyarakat pengguna dan pengwrit BBM, pihaknya menyikapi dengan tidak memprmasalahkan para pengerit/pengantri tersebut, ” Kita DPRD, tidak bisa menyalakan pengerit, yang terpenting kondusif dan tertib karena di situ masyarakat juga ada haknya untuk memperoleh BBM untuk kebutuhan mobilisasi sehari-hari,”tegas Fezzi.
Dia minta pada kios-kios pengicer juga harus ada untuk memudahkan masyarakat akan perolehan BBM.
“Kita tunggu respon dari pemerintah daerah yang punya wewenang dan kebijakan, kami di sini ( DPRD-red) tidak punya wewenang untuk menentukan dan memutuskan terkait hal tersebut. Karena kita juga tidak mau di tengah pendemi COVID-19 ini masyarakat Beltim susah untuk mendapatkan BBM, ” pungkas Fezzi. ( Niza Karyadi)
