YOGYAKARTA – Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan jika mendapat amanat menjadi Presiden RI akan membebaskan pajak bumi bangunan (PBB) lembaga kesejahteraan rakyat (Kesra) seperti pendidikan dan kesehatan.
Pegiat pendidikan usia dini Yogyakarta Nova Indriati, SE, M.Si menyambut baik gagasan capres nomor 1 yang disampaikan dalam Dialog Terbuka Bersama Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) belum lama ini. “Gagasan Pak Anies tentang pendidikan sangat cemerlang, termasuk rencana membebaskan PBB (pajak bumi bangunan) lembaga pendidikan swasta,” katanya kepada KBA News, Kamis, 23 November 2023.
Kepala Raudhatul Athfal (RA) Nurul Dzikri Sleman Yogyakarta ini mencontohkan, RA di bawah kementerian agama dan belum ada yang berstatus negeri. Sekolah tersebut berdiri atas inisiatif masyarakat, sementara banyak juga pendidikan tersebut berdiri di atas tanah yang masih sewa atau menumpang.
Menurut dia, rata-rata pendidikan swasta yang berbasis masyarakat atau dikelola oleh yayasan atas pendiriannya. Keberadaan sekolah ini sebenarnya membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 turut mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk pendidikan anak-anak usia dini ini.
Nova mengungkapkan, sudah seharusnya pendidikan swasta ini diberi perhatian pemerintah karena sudah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. “Seperti yang digagas Pak Anies yang ingin membebaskan PBB lembaga pendidikan swasta ini gagasan yang brilian,” tegasnya.
Dia mengatakan, jika gagasan tersebut terwujud, sangat membantu keberadaan dan eksistensi lembaga pendidikan swasta. Biaya pendidikan menjadi lebih murah dan terjangkau karena selama ini komponen yang mahal di dunia pendidikan adalah sewa atau pengadaan tanah.
“Pendidikan non formal ini inisiatif masyarakat yang punya kepedulian pada pendidikan karakter bangsa. Jadi, kami sangat mendukung visi misi Pak Anies ini. Kita dukung pasangan AMIN, semoga ini ini bagian dari tujuan perubahan,” jelasnya.
Namun Nova menggarisbawahi agar pemberian bebas PBB ini hanya diberlakukan kepada lembaga pendidikan yang kredibel. Jangan setelah ada kebijakan yang membantu ini justru digunakan oleh swasta untuk kegiatan yang tidak benar. “kami yakin Timnas AMIN sudah punya parameter untuk itu,” ungkapnya. (kba)
