Potret-Indonesia.com– Belitung Timur
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Belitung Timur Burhanuddin menginstruksikan agar data penerima bantuan sosial pemerintah dapat terus diperbaharui. Mengingat, di lapangan masih ada warga yang benar-benar membutuhkan namun belum pernah menerima bantuan.
Hal itu disampaikan Aan, sapaan akrab Burhanuddin seusai membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Sekretariat TKPK dan Puskessos di Ruang Rapat Gunung Lumut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Beltim, Selasa (15/12/20).
Kata Aan, Ada warga yang tidak pernah dapat bantuan. Dia memang benar-benar dak mampu tapi tidak pernah digubris karena tidak pernah masuk dalam data,
Untuk itu harus ada perbaikan dalam data penerima bantuan, apalagi menurutnya, tahun depan masih banyak bantuan bagi masyarakat terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” Ujar Aan
Aan mengatakan, Bantuan-bantuan pemerintah ke depan itu harus disesuaikan dengan data, harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna. Tinggal di level desa, dusun dan RT harus mulai bekerjasama untuk melakukan updating data, karena merekalah yang tahu warganya,” jelasnya
Diakui Aan Basis Data Terpadu yang selama ini digunakan sebagai dasar pemberian bantuan masih memakai data yang lama, sehingga sangat perlu untuk diperbaharui.
“Data global dari Pusdatin ini kan data lama, kita verifikasi. Dak mungkin kemiskinan diwariskan artinya kalau orangnya dak ada atau sudah meninggal masak harus kita alihkan ke anaknya,” ungkap Aan.
Sementara itu, Wakil Bupati terpilih Khairil Anwar yang juga ikut dalam rakor mengatakan tak perlu banyak strategi untuk penanggulangan kemiskinan. Sepanjang pemerintah mau membuka diri serta mau mengolah data dengan baik dan benar.
“Strateginya gak usah terlalu banyak. Buka diri aja, dak usah pertimbangkan ‘hukum deraka’, tapi kita benar-benar menyisir sampai ke level bawah itu, kalau miskin tetap miskin,” kata Khairil.
Mantan Camat Gantung itu pun menekankan seharusnya tidak ada lagi warga berhak yang tidak bisa memperoleh bantuan, mengingat banyak program bantuan yang dapat disalurkan.
“Misalnya kita ada 5.000 warga tidak mampu, namun yang bisa diakomodir baru 3.000. Nah sisa 2.000 ini kita keroyok lewat dana yang dari Pusat, Provinsi, hingga ke Desa,” tukas Khairil.* (/ Niza karyadi)
