Verifikasi Dan Klarifikasi Tentukan Nasib Perpanjangan HGU PT SWP Dan PT PS, ‘Bagaimana ?’

Daerah109 views

Belitung Timur, Beberapa waktu lalu, Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur  menggelar rapat koordinasi pembentukan tim verifikasi dan klarifikasi perkebunan plasma PT Steelindo Wahana Perkasa ( PT.SWP dan PT Parit Sembada (PT.PS )  bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten  Belitung Timur 

Dimana rapat koodinasi  tersebut,  sebagai tindak lanjut dari surat Dirjen Penetapan dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Nomor HT.01/883-400.19/IX/2022 tanggal 8 September 2022 dan surat dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor HP.02.02/754-19/IX/2022 tanggal 25 September 2022.

Dalam rapat tersebut  pelaksanaan verifikasi  dan klarifikasi dari tanggal 10 Oktober 2022 selama 2 minggu.

Terkait hal tersebut, Ketua Kordinator Wadah Kajian Strategis Pembangunan (  Wakasbangda ) Belitung Timur Rudi Juniwira mengatakan  verifikasi ini dilakukan karena adanya dugaan penyimpangan dalam penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang sudah di ditetapkan oleh Bupati Belitung TImur sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. 

” Berdasarkan data yang di peroleh, total luas lahan yang sudah di tetapkan oleh Bupati Belitung Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar 2.635,786 Ha. Yang terdiri dari seluas 447,607 Ha di tahun 2017, seluas 395,06 Ha di tahun 2020 dan seluas 1.793,119 Ha di tahun 2021 yang meliputi 20 Desa di Kabupaten Belitung Timur” ujar Rudi. 

Menurutnya surat keputusan Bupati Belitung Timur tentang Penetapan CPCL salah satu pertimbangan dalam penetapan CPCL ini telah dinyatakan bahwa CPCL sudah di verifikasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur.  
” Nah, ternyata dari pencermatan langsung terhadap lampiran surat Keputusan Bupati Belitung Timur yang berisikan nama petani dan luas lahannya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian  nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

” Yang tercantum dalam Keputusan Bupati Belitung Timur di temukan calon petani yang tidak terkatagori sebagai masyarakat sekitar yang layak sebagai perserta. Dimana di temukan nama petani yang bukan masyarakat setempat yang harus bertempat tinggal di sekitar lokasi Izin Usaha Perkebunan PT SWP dan PT SP, ” katanya 

Mengutip ketentuan pasal 15 ayat (4)   Peraturan Menteri Pertanian  nomor 98/permentan/OT.140/9/2013 yang menyatakan Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta pembangunan kebun plasma tersebut adalah masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan, yang  harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP dan sanggup melakukan pengelolaan kebun,”  Pungkas Rudi Jw

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua LSM Warna Indonesia ( WI )  Belitung Timur Syamsurizal, menurutnya  adanya dugaan Calon lokasi yang sudah di tetapkan melalui Keputusan Bupati Belitung Timur tidak diperoleh dan/atau penguasaan tanah tidak dilakukan dengan iktikad baik dan tidak secara terbuka  sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

” Berdasarkan pencermatan dilapangan, banyak ditemukan  calon lokasi yang tercantum dalam Keputusan Bupati Belitung Timur di duga diperoleh secara tidak hak dengan mengatasnamakan masyarakat setempat, dugaan ini dilakukan oleh oknum bekerjasama dengan aparat desa untuk menerbitkan surat keterangan tanah, 

” sementara tanah tersebut sebelumnya tanah Negara yang terlantar atau belum pernah di usahakan oleh calon petani tersebut,” kata syamsu

Sementara  menurut Ketua LSM Fakta Belitung Timur,  Penetapan CPCL ini sejatinya digunakan sebagai pelaksanaan kewajiban dari PT SWP dan PT PS untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal izin usaha perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian  nomor 98/permentan/OT.140/9/2013. 

Kalau di kemudian hari ditemukan fakta bahwa penetapan CPCL ini juga di gunakan untuk program revitalis

sasi perekebunan dengan sistem dana kridit dari perbankan secara hukum ini juga tidak di benarkan. Karena dasar hukumnya juga jelas berbeda. Kalau untuk program revitalisasi dasar hukumnya menggunakan Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 33/permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan dimana ketentuan terkait calon petani dan calon lokasinya juga berbeda. 

” Hal ini juga yang harus penjadi perhatian semua pihak terutama aparat penegak hukum,” ujar Ade Kelana

Ia mengatakan kegiatan verifikasi dan klarifikasi ini harus dikawal bersama untuk menjamin asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan, Disamping itu juga ada kepastian hukum dalam usaha perkebunan dan dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat yang bertepat tinggal di sekitar lokasi perkebunan PT SWP dan PT Parit Sembada”  Tukasnya

Adanya point kesepakatan bahwa SK perpanjangan HGU PT SWP dan PT Parit Sembada di terbitkan setelah hasil pelaksanaan verifikasi plasma yang di tuangkan dalam berita acara hasil Verifikasi yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Verifikasi sebagaimana hasil rapat koordinasi pada tanggal 7 Oktober 2022.

Hal ini menurut Rudi rancu, Seharusnya keputusan di perpanjang atau tidaknya HGU tersebut berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan secara administrasi maupun faktual dilapangan.  karena hasil verifikasi itu bukan atas dasar kesepakatan tapi hasil dari bukti senyatanya dari dokumen dan kondisi senyatanya dilapangan. 

” Yang harus diverifikasi pertama kali itu adalah pencapaian luasan minimum pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari luas IUP, secara administrasi  yang tercantum  dalam SK Bupati tentang penetapan CPCL tersebut dapat di hitung berapa total luasan lahan yang akan di fasilitasi pembangunan kebun masyarakat,” Jelasnya

Lebih lanjut Ia katakan kalau sudah terpenuhi baru kemudian diverifikasi kesesuaian antara calon petani dan calon lokasi sesuai aturan perundang-undangan. Logisnya kalau hasil verifikasi tersebut banyak ditemukan ketidak sesuaian lokasi dan calon petani maka akan mengurangi total luasan lahan minum 20%.  

” Apabila terjadi hal demikian tentunya keputuusan Bupati Belitung Timur tentang penetapan CPCL sudah batal demi hukum dan dapat dianggap PT SWP dan PT PS belum memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian  nomor 98/permentan/OT.140/9/2013.  

” Terkait ada persoalan hukum lainnya dalam penetapan CPCL bahkan persoalan dalam hal memperoleh lokasi untuk keperluan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan APH, apalagi ada pihak-pihak yang di untungkan dan di rugikan dalam hal ini,” tandas Rudi Jw ( Niza Karyadi )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *