JAKARTA. Keberadaan Rumah Sakit Haji Jakarta, salah satu Rumah Sakit Haji dari 4 (empat) RS Haji yang didirikan untuk mengenang para korban jemaah haji Indonesia dalam peristiwa terowongan Mina di Arab Saudi, beberapa tahun yang lalu.
Tiga (3) RS Haji lainnya berada di Makassar, Surabaya dan Medan, yang ketiganya hingga kini masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov ) setempat.
Sementara RS Haji Jakarta, adalah satu- satunya RS Haji yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pemegang mayoritas saham. Entah dengan alasan apa tiba-tiba Kemenag RI melimpahkan bidang pengelolaan RS Haji Jakarta ke UIN Syarif Hidayatulloh Ciputat Tangerang Selatan, tapi justru manajemen pengelolaannya menjadi kurang baik alias amburadul.
Sekedar informasi, di saat masa pandemi Covid tahun 2020-2021, RS Haji Jakarta berkontribusi nyata dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Keberadaan RS Haji Jakarta dalam ikut mensuksekan program kesehatan nasional didukung dengan berbagaii fasilitas modern ternasuk dokter senior dan dokter spesialis yang cukup kompeten di bidangnya ada di RS Haji Jakarta.
Sayang, sejak tahun 2022 RS Haji Jakarta ini diterpa sugudang masalah. Mulai dari gaji karyawan yang tak terbayarkan hingga problem internal di RS Haji Jakarta sendiri yang sampai dengan hari tidak mampu diselesai oleh pihak manajemen dalam hal ini UIN Syarif Hidayatulloh sebagai pengelola.
Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto ketika dihubungi melalui telpon selulernya mengatakan dirinya sudah lama mendengar kasus RS Haji Jakarta sebelum ia mrnjabat ketua komisi VIII DPR yang salah satu mitra kerja adalah Kementerian Agama. “Setahu saya belum ada laporan yang di komisi VIII DPR terkait dengan permasalahan RS Haji Jakarta sehingga kita di komisi VIII belum berani intervrnsi kepada pihak pengelola khususnya ke Kementerian Agama,”ujar Yandri, Sabtu (19/6/2020).
Ia menyarankan supaya bikin laporan ke Komisi VIII DPR RI terkait permasalahan – permasalahan yang tengah dirundung RS Haji Jakarta, sehingga kami di komisi VIII bisa menayakan langsung soal RS Haji Jakarta ini ke Menteri Agama RI.
“Hal ini penting karena keberadaan RS Haji Jakarta ini menyangkut hidup orang banyak, dan harus dituntaskan segera,”ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari daerah pemilihan Provinsi Banten.
Butuh Sentuhan dari Menteri Agama
Sementara itu, salah seorang dokter RS Haji Jakarta yang tidak mau disebutkan namanya, mengusulkan supaya Menteri Agama RI turun langsung menuntaskan permasalahan di RS Haji Jakarta agar tidak menguap kemana-mana termasuk ke Presiden Joko Widodo.
“RS Haji Jakarta ini butuh sentuhan dari Pak Menteri Agama, hal ini untuk menghindari terjadinya collaps alias bangkrut,”imbuh dokter tersebut.
Untuk diketahui, sejak 2018 status dari pada badan hukum RS Haji Jakarta adalah Perusahaan Terbatas (PT) yang tengah di liquidasi. Pertanyaan sekarang sampai kapan liquidasi berakhir, atau berubah status menjadi perusahaan mandiri. Karena utang atau tanggungan milik RS Haji Jakarta dapat segera terselesaikan.
“Untuk menyelamatkan RS Haji Jakarta ini perlu sentuhan yang serius dari Menteri Agama, Menteri Kesehatan hingga Presiden RI, karena cukup banyak karyawan dan pasien RS Haji Jakarta yang harus diselamatkan,”ucap dokter tersebut.
Ia menambahkan, utang gali lubang tutup lubang makin bertambah di RS Haji Jakarta, dan sepertinya pengelolaan dan managemen yaitu UIN Syarif Hidayatullah tidak sanggup menyelesaikan.
Berbagai masalah yang terjadi di RS Haji Jakarta mulai sejak 2020, dimana saat itu pengelolaannya diserahkan ke UIN Syarif Hidayatullah tapi tidak juga mampu menuntaskannya hingga dengan saat ini.
“Kalo mau info yang valid tentang RS Haji Jakarta, anda boleh korek langsung dari para karyawan, mitranya BPJS TK, semua karyawan pasti mengeluh dengan kondisi yang tengah mereka hadapi sekarang ini. Mari kita saling bergandengan tangan bersama-sama untuk berjuang demi menyelamatkan RS Haji Jakarta,”pungkasnya. (yo)