Belitung Timur, Pelaksanaan Musyawarah Kelompok Kerja ( Pokja ) Wartawan Belitung Timur yang berlangsung di Gedung Pertemuan Satu Hati Bangun Negeri ( SHBN ) Pemkab Beltim pada Kamis (26-3-2026 ), lalu
Sementara yang hadir hanya wakil Bupati Khairil Anwar dan Asisten ibu Yeni,, sedang para undangan lain tidak ada yang hadir, acara ini menuai sorotan. Pasalnya, panitia pelaksana dinilai tidak transparan dan tidak ada disampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan kegiatan, dananya berapa dan sumbernya dari mana, ini di duga ada indikasi penyalagunaan
salah satu peserta usai ketua panitia memberikan kata sambutan sempat pertanyakan kenapa tidak ada laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan, dana yang masuk, tapi tidak di indahkan, akhirnya saya keluar, sementara ada yang bantu cukup besar yaitu pengusaha muda Nadiansyah sebesar Rp. 18 juta dan lain lainnya mana,
Selaku pendiri dan pelopor terbentuknya wadah organisasi Pokja Wartawan Beltim, menyatakan kebingungannya atas ketidak adanya laporan LPJ dari ketua panitia.
“ Saya bingung dan heran ada apa ini dengan kegiatan musyawarah Pokja Wartawan pada Kamis tersebut bahwa Ketua panitia tidak menyampaikan LPJ seperti yang seharusnya, disampaikan,” sedangkan selama bulan puasa proposal sudah berjalan, di duga kurang lebih seratus eksamplar proposal yang di cetak ?
Ia menegaskan, panitia pelaksana wajib menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran pada acara pembukaan musyawarah, karena biasanya telah diatur dalam sebuah peraturan
” Pokja Wartawan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pokja Wartawan mengatur penyusunan dan pertanggung jawaban anggaran kegiatan tersebut
Transparansi ini sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan musyawarah ini berjalan secara legitimate serta dapat dipertanggung jawabkan
Perlu diingat bahwa dampak ketidaktransparan laporan panitia akan mengakibatkan; krisis kepercayaan masyarakat dan publik terhadap kepanitiaan dan juga berpotensi penyalahgunaan anggaran**