Komisi Pemberantasan Korupsi diminta membongkar praktik jual beli jabatan di Kementerian Desa. Publik berharap tak cuma KPK, lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga harus berani mengungkap oknum-oknum pejabat dan staf di Kemendes yang diduga menjadi dalang utama praktik jual beli jabatan.
Kasus jual-beli jabatan di Kementerian Desa bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnyakasus serupa pernah terjadi di era Menteri Marwan Jafar. Bahkan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ((PKB) dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi (red- era itu).
Sekarang Menteri Desa masih dijabat oleh kader PKB, Halim Iskandar, yang tidak lain adalah kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Halim Iskandar menjabat sejak Oktober 2019. Waktu itu Sekjen Kemendes dijabat. Sementara, Anwar Sanusi, adik ipar Halim dan Muhaimin Iskandar.. Sedangkan istri Sanusi adalah putri bungsu Bapak M. Iskandar, ayahnya Halim dan Muhaimin.
Hebatnya lagi, Anwar Sanusi menjabat Sekjen Kemendes cukup lama atau sekitar 6 tahun. Anwar baru beberapa bulan lalu
dimutasi ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan jabatan sebagai Sekjen. Kemenaker yang dipimpin oleh Menteri Ida Fauziah juga dari PKB.
Walau sudah “duduk manis” di Kemenaker, Anwar Sanusi masih cawe-cawe dalam
beberapa hal penting di Kemendes. Keterlibatan Anwar Sanusi tidak jauh dari pelaksanaan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) baru di Kemendes.
Anwar Sanusi memang arsitek SOTK yang baru-baru ini diterapkan di Kemendes. SOTK inilah yang disinyalir dipergunakan untuk memuluskan jual-beli jabatan di
Kemendes. Kondisi ini meresahkan para pegawai karir.
Informasi yang potret-indonesia.com dapat, Anwar Sanusi tidak bekerja sendiri, ia diduga melibatkan staf khusus Menteri Desa dengan inisial IA dan oknum pegawai lain di Kemendes.
Praktik jual-beli jabatan di Kemendes antara lain terlihat dari pengisian jabatan yang tidak menganut “right man on the right place” dan pengosongan pejabat di sejumlah direktorat yang penting. Dirjen Pembangunan Perdesaan dan Perdesaan sampai saat ini dibiarkan tanpa pejabat Dirjen atau Plt Dirjen. Itu salah satu contoh.
Padahal, pada direktorat inilah yang antara lain mengurus pengucuran Dana Desa sebesar Rp 72 triliun per tahun.
Lainnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP SDM) Kemendes juga tanpa bos.
Kepala badan ini yang bertanggungjawab menangani personil Pendamping Desa di
74.953 desa seluruh Indonesia.
Pemilihan dan pengelolaan personel Pendamping Desa diyakini menyumbangkenaikan suara PKB dalam pemilu.
Kedua posisi yang kosong ini menjadi pertanyaan dikalangan para ASN mengapa tidak diisi sekalian bertepatan dengan pelantikan Esselon I beberapa waktu lalu? “Apakah memang sengaja dikosongkan sehingga Sekjen bisa menjadi Plt seperti zaman waktu Anwar Sanusi menjabat sebagai Sekjen Kemendes, ” ujar Nurdin, sebut saja namanya pada potret-indonesia.com di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021.
Ketika ditanya soal sejumlah posisi strategis dikosongkan karena Kemendes kurang SDM, menurut Nurdin hal itu tidak bener. Sejumlah senior eselon I yang berkualitas di Kemendes sengaja dikotakan dalam wadah Staf Ahli Menteri Desa.
“Sudah tidak ada lagi penghargaan bagi mereka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun sebagai ASN, yang ada hanya pembinasaan. Dan kelihatannya petinggi di Kemendes seperti sengaja mengadu domba para ASN yang sudah lama mengabdi denganmereka yang baru anak kemarin sore yang jadi ASN,” ungkap Nurdin.
Bahkan, kata Nurdian, ada yang baru 2-3 bulan menjadi golongan III-d atau III-c sudah menduduki jabatan esselon III dan IV. Sedangkan para senior yang sudah golongan III-d senior, IV-a dan ada beberapa yang IV-b malah diberi jabatan fungsional.
“Para mantan dirjen yang masih produktif tidak diberdayakan optimal Untuk apa. Mengapa sejumlah posisi dibiarkan kosong, dan menunggu apa. Adakah negosiasi,” tanya Nurdin.
Pegawai Kemendes ResahPraktik jual beli jabatan bukannya tidak diketahui oleh para pegawai di ingkungan Kemendes. Praktik kotor inilah yang membuat para pegawai di lingkungan Kemendes resah. Apalagi, dengan pengangkatan Kepala Biro Perencanaan yang baru.
Dia (red- Kepala Biro Perencanaan baru) ini dikenal di internal suka main perempuan, arogan, dan secara kualitas belum pantas di posisi itu.
“Semua orang di Kemendes tahu track record Bapak ini,” kata Nurdin.
Keresahan di internal Kemendes bertambah parah setelah pelantikan pejabat pada 4 Januari 2021. Eks Sekjen Kemendes Anwar Sanusi hadir dalam acara itu bersama kakak iparnya, Menteri Desa Halim Iskandar.
Hingga berita kedua ini kami muat belum ada klarifikasi baik dari Budi Arie Setiadi selaku Wakil Menteri Desa atau pun dari Erlin selaku Kabag Humas Kemendes. Sebelumnya, pemberitaan pertama dengan judul ” Kemendes Memanas, Jual Beli Jabatan Terjadi Lagi? sudah kami sharekan ke kedua pejabat penting di Kemendes tersebut.
Informasi yang kami terima bahwa untuk jabatan eselon 1 adalah sekjen, dirjen dan kepala badan dikenakan tarif sebesar Rp. 2 Miliar. Sedangkan untuk eselon 2 adalah direktur sebesar Rp. 500 juta dan untuk eselon 3 adalah fungsional ahli madya diminta uang sebesar Rp. 100 juta.
Penulis ; Waluyo
