Babak Baru Kasus Bank Centris

Sedari awal pemerintah cq. Kementerian Keuangan telah salah dalam menagih Andri Tedjadharma. Untuk ini, Andri menggugat perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Pusat

Andri Tedjadharma, pemegang saham sekaligus komisaris Bank Centris Internasional (BBO/Bank Beku Operasi), akhirnya melakukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan Andri Tedjadharma ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Ditemui di kantornya di bilangan Jakarta Barat, Rabu (20/3) sore, Andri Tedjadharma secara rinci memaparkan kesalahan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Cq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang selama ini secara serampangan menetapkan dirinya sebagai obligor BLBI, menagih dan menyita aset pribadinya.

“Berulangkali saya sudah menegaskan dan memberitahu berdasarkan bukti hukum yang sah, bahwa saya bukan obligor BLBI.  Tapi, mereka mengabaikan hukum dan bekerja secara serampangan,” ujarnya.

Andri pun menceritakan, bahwa sejak BPPN dibubarkan tahun 2004, perkara BPPN melawan Bank Centris Internasional masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Karenanya, ketika tahun 2012 PUPN menagih dirinya, ia pun menjelaskan duduk perkara Bank Centris dengan BPPN.

“Dari surat Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) tahun 2012, pemerintah sudah salah menagih saya. Saya bukan obligor BLBI, dan perkara Bank Centris Internasional masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Kesalahan ini terus berlanjut dilakukan oleh PUPN, KPKNL maupun Satgas BLBI,” tegas Andri.

Secara lengkap, Andri Tedjadharma memaparkan kesalahan pemerintah seperti tertuang dalam tabel di bawah ini:

Proses Bank Centris dengan Departemen Keuangan setelah BPPN dibubarkan dan diambil alih oleh PUPN dan dibentuknya Satgas BLBI
Memberikan Bahan pertimbangan kepada KPKNL Jakarta 1 mengenai hal-hal sebagai berikut :
NOSKDASAR HUKUM SKBANTAHAN/PENJELASAN
I.Surat dari DJKN dengan No. Surat S- 589.MK.6/2012 pada
tanggal 31 Oktober
2012 yang di
tandatangani oleh Suryanto kepada Andri Tedjadharma/ Bank Centris Internasional
1. Dasar penggunaan hasil Audit PKPS yang dikeluarkan oleh BPK No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30
November 2006.
 BCI sudah di gugat oleh BPPN/Kejagung dan menunggu Putusan Kasasi di Mahkamah Agung dan Bank Centris Internasional sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan dasar adanya jaminan dari Bank Centris Internasional yaitu tanah seluas 452 Ha dan tidak ada amar putusan yang menyatakan siapa yang berkewajiban apakah BPPN atau Bank Centris Internasional
 Pada halaman 6 Audit BPK tanggal 30 November 2006 disebutkan bahwa Bank Centris Internasional (BCI) yaitu pemegang sahamnya Andri Tedjadharma, Prasetyo Utomo, Paul Banuara dan PT. Centris Mekar Lestari (PT. CML) telah keliru karena Paul Banuara pada saat kejadian sudah tidak ada di BCI dan diganti oleh Prasetyo Utomo dalam kasus Perdata menunggu putusan Kasasi Mahkamah Agung
 Lihat pada halaman 40 “Penjelasan mengenai BDP yang Pemegang Sahamnya tidak mengikuti PKPS
adalah
 Pada halaman 42, BCI penanganannya sudah di alihkan dari BPPN ke Kejagung dan tidak terdaftar sebagai bank yang ikut PKPS karena kami tidak pernah menandatangani APU, MSAA atau MIRNA.
Oleh karena itu dasar Audit PKPS ini tidak dapat digunakan bagi Bank Centris.
2. Laporan Keuangan tanggal 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002.Diakui oleh auditor dalam kesimpulannya bahwa data tidak akurat karena data yang disuguhkan tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat
dijadikan sebagai acuan.
3. Surat penyerahan.Surat penyerahan ini sungguh tidak mencerminkan suatu yang berdasarkan hukum mengingat masih ada hal-hal yang belum di selidiki dengan teliti atas pelimpahan BPPN ke PUPN, antara lain
 Hal tentang AKta No. 46 dan No. 47
 Hal tentang adanya jaminan tanah seluas 452 Ha yang telah dipasang hak tanggungan atas nama Bank Indonesia (BI)
Oleh karena itu BCI tidak bisa disebut “Obligor PKPS” karena tidak menandatangani APU, MIRNA, MSAA dan tidak terdaftar sebagai PKPS seperti yang tertulis dalam surat-surat PUPN, KPKNL dan Satgas kepada kami.
II.Tentang Resume hasil penelitian kasus dengan No. RHPK- 13/WKN.07/KNL.01.04
/2012 tanggal 20
Desember 2012 dengan dasar Surat DJKN No. S- 589.MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012
1.
a) Keterangan dan Jawaban
pemerintah RI mengenai
penyelesaian KLBI dan BLBI pada rapat paripurna DPR RI tanggal 12 Februari 2008
b) Jawaban Presiden RI atas pendapat pengusul dan
anggota lainnya terhadap
keterangan
Presiden RI tentang interpelasi DPR RI tentang penyelesaian kasus KLBI dan BLBI pada rapat paripurna DPR RI tanggal 1
April 1998
Dasar hukumnya yang digunakan keliru dan salah serta tidak dapat di pertanggungjawabkan.
Poin disamping kontradiktif dijadikan dasar resume karena keterangan pers Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2008 bahwa BCI atau Andri Tedjadharma masih menunggu putusan di Mahkamah Agung, maka apabila pernyataan ini digunakan sebagai dasar adalah bertentangan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang seharusnya tidak dijadikan dasar hukum di resume ini.
2. Tentang Hutang BLBI pada negara Cq. BPPN Akta No.39 tanggal 22 Februari 1999
tentang Cessie antara BI dengan BPPN.
Mengenai Akta No. 39 telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta dan akta No.39 ini tidak pernah ada di amar putusan dan amar putusan tidak menyatakan siapa yang punya kewajiban, apakah BCI, BPPN atay BI? Dan Akte No. 39 tidak diketahui oleh Bank Centris.
Akte No. 39 tidak ada penjelasan sama sekali karena terbukti terjadi peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh BI atas BCI dalam hal melaksanakan akta No. 75 dan No.46 yang dimana BI tidak mencairkan Rp.1 pun kepada BCI,
sehingga di Pengadilan Negeri
maupun di Pengadilan Tinggi gugatan BPPN ditolak.
Akta No. 39 telah gugur karena terbukti di Pengadilan tidak dapat diperhitungkan, Semua ini karena kesalahan BI dan BPPN
Akta No. 46 adalah perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan BCI dengan BI sampai dengan Desember 1998 yang memuat penyerahan promes nasabah sebesar Rp. 492.216.516.580.- dan telah membayar bunga sebesar Rp.
99.269.917.554,49.- tapi
harus membayar kepada Bank Centris sebesar Rp. 490.787.748.596,16.-.
 BPPN membekukan BCI pada tanggal 4 April 1998 dikala perjanjian antara BCI dengan BI sedang berlangsung sampai dengan Desember 1998 dan belum diselesaikan sampai dengan hari ini.
 Sedangkan Akta No. 39 adalah hubungan hukum antara BI dengan BPPN, maka tidak mungkin sebuah perkara dilangsungkan di Pengadilan tanpa
melibatkan 3 pihak ini.
3. Tentang barang jaminan diisi kosong.BCI telah memberikan jaminan tanah seluas 452 Ha yang sudah di pasang Hak Tanggungan atas nama BI dengan No. 972 pada tanggal 17
Oktober 1997 dan hal jaminan ini
menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi.
Terbukti bahwa BPPN sebagai penggugat tidak menjelaskan kepada PUPN saat pelimpahan berkas, karena BPPN sudah mengetahui dan mengerti tentang hal ini termasuk BCI tidak terima uang karena sudah mengikuti perkara di Pengadilan Negeri No. 350/Pdt.G/2000/PN.JAK.SEL dan
Pengadilan Tinggi No. 554/PDT/2001/PT.DKI sejak tahun 2000 sampai dengan berakhirnya masa tugas BPPN tahun 2004, sehingga pada saat BPPN menyerahkan kasus ini kepada PUPN seharusnya PUPN mengerti bahwa ada proses pengadilan serta ada jaminan dan juga promes nasabah yang di perjual belikan sesuai Akta No. 46, karena PUPN merupakan lanjutan dari BPPN, oleh karena itu mustahil
kolom jaminan diisi kosong.
4. Informasi penting lainnya/permasalahan tidak diisi atau kosong.Informasi tentang adanya gugatan BPPN sendiri terhadap BCI telah berlangsung lama sejak tahun 2000 dengan perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JAK.SEL dan
Pengadilan Tinggi No. 554/PDT/2001/PT.DKI dan BPPN
mengetahui hal tersebut sehingga resume hasil penelitian kasus ini adalah lemah dan tidak berdasarkan dokumen data pendukung yang sah dan tegas, oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan penetapan penerimaan pengurusan piutang negara atas nama obligor PKPS BCI No. SP3N-
15/WKN.07/KNL.01/2012 tanggal
21 Desember 2012 kepada Menteri Keuangan berdasarkan yang tertulis pada surat SP3N hasil penelitian terhadap piutang negara yang diserahkan pengurusannya dengan surat No. S-589/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012 adalah tidak benar. Sehingga resume No. 13/WKN.07/KNL.01.04/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan SP3N No. SP3N- 15/WKN.07/KNL.01/2012 tanggal
21 Desember 2012 batal demi
hukum.
III
.
Putusan PUPN No. PJPN- 49/PUPNC.10.01/2021
tanggal 3 Mei 2021
a) Bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan
Piutang Negara
No. SP3N- 15/WKN.07/KNL.0
1/ 2012 tanggal 21
Desember 2012 maka kewenangan pengurusan piutang Negara atas nama Andri Tedjadharma /BCI beralih kepada PUPN Cabang DKI Jakarta sebesar Rp.
897.678.554.101,2
1.-
a) Dijelaskan bahwa SP3N itu keliru sebagaimana penjelasan kami diatas, sehingga putusan PUPN No. PJPN-
49/PUPNC.10.01/2021
tanggal 3 Mei 2021 harus
dibatalkan.
b) Bahwa Andri Tedjadharma /BCI telah datang memenuhi panggilan tetapi tidak mengakui adanya dan besarnya hutang dan tidak dapat membuktikannya, sehingga tidak
dapat dibuat Pernyataan
Bersama.
b) Padahal Andri Tedjadharma tidak pernah datang ke KPKNL Jakarta 1x pun namun Andri Tedjadharma telah menulis surat kepada Ketua KPKNL 1 yaitu Bpk. Tony Simanjuntak tanggal 25 Maret 2013 dan tidak mendapat balasan sama sekali, jadi bohong kalau dalam penetapan piutang negara itu dijadikan sebagai dasar kami telah datang , dasar ini mengada-ada.
c) Sebagai dasar untuk melakukan penagihan Surat Paksa, perlu menetapkan
jumlah Piutang
Negara yang
c) Dalam hal ini PUPN telah salah menggunakan dasar hukum dan tidak dapat menyajikan kepastian berapa hutang kami dan apakah kami berhutang
atau sebaliknya Negara
adanya dan
besarnya telah pasti menurut hukum yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.
punya kewajiban sebagai akibat penutupan BCI yang dibekukan oleh BPPN secara sepihak terbukti di Pengadilan kami tidak terima Rp. 1 pun dan kami bukanlah penanggung hutang atau obligor PKPS dan juga kami bukanlah penerima
kredit/BLBI/fasilitas lainnya. Kami hanya melakukan transaksi Jual Beli Promes dengan Jaminan yang tercatat di Akta No. 46 dengan judul “Jual Beli Promes dengan Jamian”.
Kami tidak pernah menandatangani APU atau MSAA atau MIRNA dan tidak terdaftar di Audit BPK sebagai pihak yang harus diselesaikan oleh BPPN melainkan sudah diselesaikan melalui proses hukum di Pengadilan, sehingga kami jadi bingung mengapa ada SK Penetapan PUPN sementara sudah di proses oleh Pengadilan .
Ini namanya tumpang tindih karena itu kami sudah mengajukan gugatan di PTUN dan SK No. PJPN-
49/PUPNC.10.01/2021
tanggal 3 Mei 2021 dan Surat Paksa Bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021
dengan amar putusan harus di cabut dan
dibatalkan dan putusan
PT.TUN menguatkan putusan PTUN.
d) Berdasarkan pertimbangan sebagiamana
dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan PUPN tentang
penetapan jumlah piutang negara atas nama Andri Tedjadharma/BCI.
d) Dalam hal ini kewajiban sebuah perusahaan apabila menjadi kewajiban atau haknya itu menjadi hak dan kewajiban perusahaan bukan atas nama pribadi Andri Tedjadharma yang hanya salah satu bagian dari pemegang saham, oleh karena itu kami menyatakan putusan penetapan jumlah piutang negara atas nama Andri Tedjadharma seorang diri adalah tidak benar menurut hukum.
Putusan PUPN ini sudah kami gugat dan menang di perkara No. 428/G/2023/PTUN.JKT dan
dimenangkan juga di perkara banding No.
202/B/2023/PT.TUN.JKT
Maka dari itu PUtusan PUPN ini harus di batalkan dan dicabut
IV
.
Surat Paksa Bayar No. 216/PUPNC.10.00/
2021 tanggal 7
September 2021
a) Bahwa
kementerian
keuangan Cq.
DJKN Cq.
Direktorat Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Sistem Informasi dengan Surat No. S- 589/MK.6/2012
tanggal 31
Oktober 2012
telah
menyerahkan pengurusan
piutang negara atas nama Andri Tedjadharma /BCI kepada PUPN
cabang DKI Jakarta.
a) Sudah kami katakan surat No. S-589/MK.6/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tidak berdasarkan hukum, maka Surat Paksa bayar ini tidak berdasarkan hukum.
b) Bahwa telah terbit Keputusan PUPN No. PJPN-
49/PUPNC.10.01/
2021 tanggal 3 Mei
2021 tentang penetapan jumlah piutang negara atas nama Andri Tedjadhrama/BCI.
b) Sudah kami katakan surat No. PJPN-
49/PUPNC.10.01/2021
tanggal 3 Mei 2021 tidak berdasarkan hukum.
c) Bahwa Andri Tedjadharma/BCI masih punya
hutang kepada negara yang belum diselesaikan
sebesar Rp. 897.678.554.101,2
1.
c) Bagaimana mungkin
menetapkan seorang Andri Tedjadharma masih punya hutang kepada negara apabila surat No. No. S-589/MK.6/2012 dan
surat no. PJPN- 49/PUPNC.10.01/2021
tidak benar dan tidak
berdasarakan hukum dan audit independen tanggal
31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 diakui oleh auditor dalam kesimpulannya bahwa data tidak akurat karena data yang disuguhkan tidak dapat diperlihatkan.
d) Bahwa demi pengamanan
keuangan negara, perlu segera dilakukan Tindakan
penagihan
sekaligus dengan surat paksa
terhadap Andri Tedjadharma /BCI
d) Oleh karena itu surat paksa ini telah menyalahi hukum yang memaksakan kehendak atas perkiraan sendiri yang sedemikian gampangnya orang dipaksa membayar pada negara 1×24 jam sebesar Rp. 897.678.554.101,21.- tanpa dasar hukum bahkan menyalahi hukum.
Putusan Paksa Bayar ini sudah kami gugat dan menang di perkara No. 428/G/2023/PTUN.JKT dan
dimenangkan juga di perkara banding No.
202/B/2023/PT.TUN.JKT
Maka dari itu Surat Paksa Bayar ini harus di batalkan dan dicabut.
V.Surat KPKNL tentang Koreksi Tagihan No. S- 2027/KNL.0701/2023
tanggal 16 Agustus 2023 dan Surat PUPN tentang koreksi tagihan No. SKPBN- 05/PUPNC.10.01/2023
tanggal 16 Agustus 2023
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2003, KPKNL
Jakarta 1 juga melakukan koreksi atas Surat No. PJPN-
49/PUPNC.10.01/2021
dan surat paksa No. 216/PUPNC.10.00/2021
dengan mengkoreksi
Tergugat menjadi semuanya dan tagihan menjadi Rp.
4.542.284.242.763,08.-
a) Ini merupakan perbuatan lalim karena melakukan perubahan amar putusan pengadilan tanpa melalui proses pengadilan.
b) Diketahui pula bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2003 banyak sekali kejanggalan dalam hal prosedur dan isinya dimana tidak ter- register di Mahkamah Agung dengan Surat No. 1998/PAN.2/1301.SK/Per d/2022 tanggal 22 Desember 2022 dan Surat No. 707/PAN.2/282.SK/Perd/ 2023 tanggal 10 Mei 2023 dan waktunya tidak lazim administrasi pengadilan menyerahkan putusan selama 16 tahun baru diberikan kepada para Tergugat.
c) Pak Bagir Manan sebagai Ketua Majelis yang mengadili perkara No. 1688 K/Pdt/2003 menyatakan “itu memang bukan putusan saya” dan Pak Bagir Manan pun menyatakan”ini pasti ada apa-apanya” kemudian diberitahu lagi bahwa surat Mahkamah Agung menyatakan tidak menerima permohonan Kasasi, sekali lagi beliau menyatakan “kok bisa begitu? Biasanya Hakim Ketua Mahkamah Agung harus hati-hati memberi
putusan apalagi ada Artidjo yang sangat teliti”.
Surat dari KPKNL ini sudah kami gugat di PTUN dengan Perkara No. 510/G/2023/PTUN.JKT yang putusannya Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) yang artinya PTUN tidak mengakui adanya surat dari Mahkamah Agung tersebut “Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPPN”, bagaimana mungkin satu Lembaga yang sama bisa mengingkari surat dari Lembaga yang sama.
PUPN malah tidak menyita harta PT.VIP tanah seluas 452 Ha yang telah di pasang Hak Tanggungan kepada BI (Negara) dengan No. 972, tetapi malah menyita harta lainnya yang tidak ada hubungan dengan Bank Centris, ini kesalahan fatal dengan menggunakan keputusan Mahkamah Agung yang masih diduga diadakan diluar Pengadilan sebagai dasar untuk menyita maka perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum.
VI
.
a) Surat dari KPKNL tentang Sita tanah Denpasar No. S-
2762/KNL.0701/
2023 tanggal 26
Oktober 2023
b) Surat dari KPKNL tentang Sita tanah Bandung Barat No. S- 3136/KNL.0701/ 2023 tanggal 28 November 2023
c) Surat dari KPKNL tentang Tindak Keperdataan No. S-
3387/KNL.0701/
2023 tanggal 21
Desember 2023
a) Dasar Penggunaan hal tersebut dari Surat Paksa Bayar No.
216/PUPNC.10.00
/2021 tanggal 7
September 2021.
b) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1688
K/Pdt/2003
Bahwa telah terbukti Putusan Mahkamah Agung adalah Putusan yang dibuat diluar pengadilan seperti yang di katakan oleh Bagir Manan sebagai Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 1688 K/Pdt/2003, maka surat KPKNL telah sangat jelas terbukti terjadi perbuatan pidana murni dimana instansi pemerintah telah memproduksi produk hukum baru dengan kekuasaannya dengan menggunakan putusan palsu.
Maka penyitaan 27 bidang tanah di Denpasar, 16 bidang tanah di Bandung Barat dan Tindak Keperdataan harus di batalkan demi hukum.
KESIMPULAN :
1. Adanya 2 Akta yaitu Akta No. 75 dan No. 76 antara BCI dengan BI
2. Adanya 2 rekening yaitu :
a) Atas nama Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.0016
b) Atas nama Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000 jenis individual yang merupakan rekayasa BI
3. Adanya 2 putusan, yaitu :
a) Putusan PN, PT dan MA
b) Putusan PUPN yang tidak berdasarkan hukum dan sewenang-wenang.
4. Adanya 2 putusan di Mahkamah Agung yang salinannya :
a) Palsu No. 1688 K/Pdt/2003 yang dibuat pada tanggal 2 November 2022
b) Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/Pdt/2003 yang diputuskan dan dibuat dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2006, tetapi Salinan putusan tidak pernah diserahkan kepada kami
Dan kedua salinan putusan ini tidak ada aslinya.