JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memimpin Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Ballroom Kantor Kemenko Infra, Jakarta, Senin (4/5/2026). Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam melindungi kawasan pesisir utara Jawa yang memiliki peran vital terhadap perekonomian nasional.
Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa kawasan Pantura merupakan tulang punggung ekonomi dengan keberadaan lima pusat pertumbuhan industri, puluhan kawasan industri, serta kawasan ekonomi khusus yang harus dijaga dari ancaman kerusakan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa tanpa intervensi serius, risiko bencana seperti banjir rob, penurunan muka tanah, hingga kenaikan permukaan air laut akan semakin parah dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, termasuk korban jiwa.
“Setiap tahun kondisi akan memburuk jika tidak ada langkah konkret. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai takdir, tetapi harus kita lawan dengan upaya infrastruktur, pendekatan sosial, dan ekologis yang tepat,” ujar AHY.
Ia mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah di sejumlah wilayah Pantura, terutama Jakarta dan Semarang, telah mencapai 1 hingga 20 cm per tahun. Di saat yang sama, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim berkisar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun, sehingga meningkatkan ancaman banjir rob yang merusak permukiman dan infrastruktur.
Menurut AHY, kontribusi kawasan Pantura terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 27 persen, sehingga perlindungan kawasan ini menjadi sangat krusial. Selain sektor industri, wilayah ini juga mencakup sentra pangan yang terancam intrusi air laut, dengan sekitar 115.000 hektare lahan sawah terdampak dari total 1,5 juta hektare di Jawa.
Ia juga menyoroti besarnya jumlah penduduk di kawasan tersebut, yakni sekitar 55 juta jiwa di 20 kabupaten dan 5 kota, dengan sekitar 26 persen tinggal di wilayah pesisir. Karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada perlindungan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan dan kelompok prasejahtera.
AHY menegaskan bahwa proyek perlindungan Pantura, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, merupakan bagian dari prioritas nasional yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut proyek ini membutuhkan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Untuk mempercepat realisasi program, pemerintah mengandalkan peran Badan Otoritas Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ) sebagai pelaksana utama. AHY menekankan pentingnya kecepatan, mitigasi sosial, penentuan prioritas wilayah paling rentan seperti Teluk Jakarta dan Semarang, serta penguatan sinergi lintas kementerian dan daerah.
Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan konsultan global, membuka peluang investasi, serta menerapkan berbagai skema pembiayaan inovatif mengingat besarnya kebutuhan anggaran dan jangka waktu proyek yang bisa mencapai 10 hingga 20 tahun.
“Tidak ada satu solusi yang bisa diterapkan untuk seluruh Pantura. Pendekatan harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, mulai dari pembangunan tanggul, rekayasa laut, hingga rehabilitasi mangrove,” jelasnya.
AHY menutup dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perlindungan Pantura merupakan program prioritas yang tidak bisa ditunda. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan, serta menjaga transparansi kepada publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BOPPJ Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala BRIN, Kepala BIG, serta sejumlah pejabat kementerian, kepala daerah, dan pemangku kepentingan terkait. (Yo)