JAKARTA – Rencana penurunan potongan aplikator ojek online dari 20 persen menjadi 8 persen mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Kebijakan ini dinilai dapat memperbaiki keseimbangan pendapatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi yang selama ini terbebani oleh besaran potongan platform.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan apresiasi atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut. Ia menilai langkah ini menjadi sinyal keberpihakan pemerintah terhadap para mitra pengemudi di sektor transportasi berbasis aplikasi.
Menurut Ridwan, penyesuaian potongan akan memberikan dampak langsung bagi pengemudi karena porsi pendapatan yang diterima menjadi lebih besar dan lebih adil. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap wacana.
“Jika sudah diputuskan, seluruh aplikator wajib menjalankannya secara konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pengemudi di lapangan,” ujar Ridwan Bae dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Lebih jauh, ia menilai kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menata ulang ekosistem transportasi digital yang selama ini berkembang pesat, namun masih menyisakan persoalan kesejahteraan mitra. Ridwan juga menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasi aturan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara perusahaan aplikator dan pengemudi.
Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan mengambil langkah lanjutan dengan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, guna memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain soal potongan aplikator, Ridwan juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja di sektor gig economy. Ia mendorong pemerintah untuk memperluas akses jaminan dasar seperti asuransi kerja dan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi para pengemudi ojol.
Menurutnya, para pekerja digital memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara.
Di akhir pernyataannya, Ridwan mengingatkan agar perhatian terhadap kesejahteraan pekerja tidak hanya terfokus pada sektor transportasi digital. Ia menilai sektor lain seperti petani dan nelayan juga membutuhkan kebijakan serupa guna memperkuat perlindungan dan meningkatkan taraf hidup mereka. (Yo)