JAKARTA – Pemerintah kian serius menempatkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Di tengah tekanan geopolitik global dan kebutuhan energi yang terus meningkat, langkah ini dinilai menjadi terobosan penting untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan emisi karbon.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia memiliki tingkat kesiapan yang relatif unggul dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN, baik dari sisi teknologi, pembiayaan, maupun kerangka regulasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum UGM Nuclear Readiness Forum 2026 yang digelar oleh Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bersama KATGAMA di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam mempercepat transisi energi.
Menurut Airlangga, energi nuklir memiliki keunggulan sebagai sumber baseload yang stabil dan rendah emisi, sehingga dapat melengkapi energi fosil dan energi terbarukan yang bersifat intermiten seperti surya dan angin. Pemerintah pun mulai mengakselerasi berbagai persiapan, termasuk pengembangan teknologi small modular reactor (SMR) yang dinilai lebih fleksibel dan efisien.
Selain kesiapan teknologi, Indonesia juga memiliki modal sumber daya alam berupa cadangan uranium dan thorium yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam membangun kemandirian energi berbasis nuklir.
Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat diambil pada 2027. Jika berjalan sesuai rencana, operasional awal ditargetkan mulai 2032 dengan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040. Dalam jangka panjang, nuklir diharapkan menjadi kontributor signifikan dalam bauran energi nasional guna mendukung target net zero emission pada 2060.
Namun demikian, Airlangga menekankan bahwa tantangan utama bukan lagi pada perencanaan, melainkan eksekusi di lapangan. Kesiapan operator, penguasaan teknologi, serta penyusunan rencana aksi yang konkret menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi.
Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia dan transfer teknologi juga menjadi perhatian penting. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas tenaga ahli sekaligus memperluas edukasi publik guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap energi nuklir.
Lebih jauh, pengembangan PLTN diarahkan untuk mendukung kebutuhan sektor industri masa depan, seperti smelter dan pusat data yang membutuhkan pasokan energi besar, stabil, dan bersih. Untuk itu, pembangunan infrastruktur kelistrikan, termasuk smart grid dan interkoneksi antarwilayah, terus dipercepat.
Meski demikian, pemerintah tetap menjaga keseimbangan dengan mempercepat pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu prioritas utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan industri panel surya dalam negeri.
Airlangga menegaskan, momentum transisi energi ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ekosistem energi nasional berbasis sumber daya domestik. Menurutnya, sinergi antara pengembangan energi surya dan nuklir akan menjadi kunci dalam memastikan ketahanan energi Indonesia di masa depan. (yo)