Presiden Joko Widodo mengungkapkan tentang perbedaan demokrasi yang diterapkan masyarakat sipil dan TNI. Jokowi mengungkapkan, tidak ada demokrasi di tentara, karena mereka tidak ikut dalam urusan demokrasi.
“Yang namanya disiplin tentara, yang namanya disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada demokrasi,” kata Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di Jakarta Timur, Selasa (1/3).
Jokowi mengatakan tentara dan polisi tidak bisa berbuat seenaknya atas nama demokrasi. Sebagai contoh, ia menyebut tentara dan polisi tidak bisa asal memanggil penceramah lalu mengatasnamakan demokrasi.
“Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati,” tegas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta jajaran TNI dan Polri mendisiplinkan WhatsApp grup. Menurut dia, kehadiran WhatsApp grup bisa merugikan, apalagi jika yang dibicarakan terkait keputusan politik yang telah diambil seperti IKN Nusantara.
“Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan sudah disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI-Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil silakan,” ujarnya.
Untuk menghindari hal-hal tersebut, Jokowi meminta TNI dan Polri meningkatkan kedisiplinan mulai dari hal-hal kecil. Apalagi kedisiplinan TNI dan Polri berbeda dengan sipil.
“Karena disiplin TNI-Polri itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Di seluruh dunia tentara punya aturan sendiri. Kitab undang-undang hukum disiplin tentara yang intinya adalah kesetiaan tegak lurus,” pungkas Jokowi. (yo)
