SENAYAN, -Program gentengisasi yang dipopulerkan Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026) direspon positif oleh politisi Partai Demokrat Herman Khaeron.
“Partai Demokrat sebagai pendukung Presiden Prabowo Subianto, sangat mendukung program gentengisasi atau Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) karena menyentuh di masyarakat,”kata Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Presiden Prabowo, lanjut Herman paham betul bahwa gentengisasi ini merupakan program untuk meningkatkan perekonomian rakyat. “Sebagai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto tentu kami sangat mendukung program ini yang dampaknya untuk kepentingan masyarakat,”tegasnya lagi.
Menurut dia, setiap program yang dibuat Presiden Prabowo itu sangat menyentuh dengan rakyat khususnya untuk meningkatkan industri UMKM, yang berimplikasi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.”Bagi Partai Demokrat mendukung penuh dan tentu akan membantu di dalam perjalanannya implementasi programnya sehingga betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat,”ujar Herman.
Ditanya sikap DPR RI terkait dengan program ini, Herman mengatakan kita serahkan saja ke Presiden Prabowo karena sudah menjadi domain dan kepentingan Presiden di dalam mendorong terhadap program-program strategisnya. “Kita jangan melihat gentengisasi-nya tetapi melihat bagaimana ini sebuah rangkaian ekonomi kecil yang bisa tumbuh, berkembang dan bisa meningkatkan sektor-sektor yang tentu yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita semua, gitu,”terangnya.
Ketika ditanya apakah program pemerintah Presiden Prabowo lebih menyasar ke proyek pemerintah yang terkait untuk rakyat atau untuk hunian masyarakat. Herman belum bisa menjelaskan. Misalkan, program Koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan kan pembahasan dan pendalamannya di komisi saya yakni Komisi VI DPR RI sehingga saya tahu apa urgensinya.
Kemudian dibangun dan apa nama bangunan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih. Apa saja yang tentu nanti menjadi benefit bagi masyarakat, seperti apa sistem pembiayaannya, serta kegunaannya, kita tunggu saja sampai betul-betul leading sector-nya ada di mana. Kemudian ini pasti akan melalui sebuah pembahasan dan tentu pendalamannya akan di-publish.
“Bagaimanapun saya kira akuntabilitas keuangan negara pasti memang harus ada sistem perencanaan negara, pengawasan dan implementasi. Jadi kita tunggu saja sampai ada penjabaran lebih lanjut terkait dengan program ini, tutup Herman. (yo)