JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki komitmen tinggi di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Salah upaya yang ditempuh oleh kementerian PUPR untuk mencegah korupsi adalah dengan menerapkan zona integritas dan sistem manejemen anti penyuaapan di seluruh Balai dan UPT.
Terbaru melalui Inspektorat Jenderal bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR juga mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi ( SPAK). Itu dalam rangka pelaksanaan program pembangunan budaya integritas di lingkungan Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa peran keluarga sangat sentral untuk menghindari tindakan korupsi, terutama peran ibu sebagai figur utama dalam membina keluarga. Karena sebagian besar waktu dan pikiran ibu dicurahkan untuk mendidik anak dan mendampingi suami.
Basuki menjelaskan, peran ibu sangat penting dalam penanaman karakter, termasuk di dalamnya nilai kejujuran yang merupakan cikal bakal anti korupsi. Menurutnya, keberhasilan pegawai Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas pasti karena dukungan penuh dari seorang istri atau ibu.
“Untuk itu, saya berpesan kepada para ibu DWP agar menjauhkan keluarga dari dua hal, yaitu narkoba dan korupsi,”imbuhnya.
Menteri Basuki mengatakan pencegahan korupsi berkaitan erat dengan integritas yang dapat diartikan sebagai melakukan suatu pekerjaan secara baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang ada tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kementerian PUPR memiliki tantangan besar ke depannya untuk menjadikan setiap insan PUPR yang berintegritas.
“Saya menginginkan bahwa apa yang kita tinggalkan bukan jalan tol 1.000 km dan 65 bendungan, tetapi bagaimana kita meninggalkan institusi Kementerian PUPR sebagai institusi yang kredibel dan dipercaya masyarakat. Itu asa yang dibangun untuk dapat diestafetkan kepada insan muda PUPR,”tegasnya.
Hal ini, lanjut Basuki, sejalan dengan sosialisasi gerakan SPAK yang terus dilaksanakan, karena kami sangat membutuhkan peran besar para ibu dalam pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR secara menyeluruh.
Sementara itu, Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa pelaksanaan sosialiasi nilai-nilai anti korupsi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran diri dan keluarganya.
Menurut istri dari Menteri Basuki ini, amanat yang diemban suaminya harus dijaga dengan baik, sehingga perlu melindungi atau membentengi diri dan keluarga dari segala praktik korupsi.
“Peran para perempuan sangat penting sebagai tokoh sentral pencegahan korupsi, baik sebagai ibu, istri, maupun perannya dalam organisasi wanita atau sebagai seorang profesional. Diharapkan para perempuan profesional di lingkungan Kementerian PUPR juga mampu menjaga dirinya dan lingkungan kerjanya dari praktik korupsi serta senantiasa memelihara nilai integritas,” tutupnya. (yo)
