ACEH TENGGARA, Tak butuh waktu yang lama bagi Riskan SP, MM, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara yang baru saja dillantik oleh Bupati Raidin Pinim. Ia langsung tancap gas dengan program kerja salah satu membenahi semua program bantuan (stimulan) bibit dan alat pertanian baik yang sudah dianggarkan oleh pemerintah baik pusat, provunsi dan kabupaten Aceh Tenggara agar lebih baik lagi kedepannya.
Mantan Kabid Perkebunan Distan Agara ini menjelaskan bahwa sejumlah permasalahan yang lalu khususnya yang terkait masalah hukum akan kami jadikan pelajaran yang sangat berharga. “Bagi saya hal itu sudah harus dijauhkan, karena tudak saja masyarakat yang dirugikqn tapi juga bisa merugikan diri kita dan keluarga,”demikian dikatakan Kadistan Aceh Tenggara, Riskan, SP, MM, kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Jumat (10/09/2021).
Untuk itu, lanjut dia, walau baru seumur jagung dipercaya mengemban amanah menjadi Kadis baru, perlu rasanya dilakukan berbagai gebrakan baru guna membenahi ini semua,. “Walau saya akui ini pekerjaan berat, hal itu bukan menjadi masalah, jika jajaran staf dan pegawai mendukung saya, serta dukungan semua mitra yang ada hal ini cukup menjadi modal saya melangkah guna membenahinya,”tandas Riskan.
Ia menambahkan, untuk sistem program penyaluran bibit dan alat pertanian, akan dilibatkan 16 BPP (Balai Penyuluh Pertanian) yang ada, dan ditengarai hal ini penting sebab segala persoalan petani para penyuluh kita lah yang paling paham. “Bahkan saya berencana khusus untuk alat pertanian kita akan percayakan sepenuhnya kepada para penyuluh kita,”ujarnya.
Riskan menjelaskan, nantinya ia akan bentuk Unit Penyaluran Alat Pertanian di setiap kantor BPP yang ada, dengan begitu para petani kita tidak akan susah lagi guna memakai semua alat pertanian tersebut, selain juga akan terjaga yang tidak kalah pentingnya terhindarnya dari diperjual-belikan alat pertanian itu, timpalnya.
Guna mendukung hal itu, lanjut Riskan, tentu saja perombakan staf penyuluh di masing-masing kantor BPP itu akan segera dilakukan, paling lambat bulan November 2021 mendatang SK-baru terhadap staf penyuluh di 16 BPP ini akan sudah ada pejabat baru.
“Termasuk di sejumlah program bantuan lainnya tidak luput akan saya berlakukan sistem baru. Contoh seperti aksi pungli mengatas namakan PAD terhadap bibit bantuan jika masih ada staf kita yang melakukan tidak akan saya toleransi lagi, ditengarai hal itu sudah jelas -jelas bisa merugikan petani kita yang seharusnya kita bantu,”tambahnya.
Ia berharap, adanya dukungan positif dari teman-teman LSM dan kalangan jurnalis agar kiranya bisa memberikan masukan baik bersifat kritik dan saran yang bisa menguatkan kami dalam mensukseskan program pembenahan di Dinas Pertanian ini sungguh sangat apresiasikan, pungkas Riskan. (Masir)
