by

DPR Sahkan UU IKN, Jokowi Tinggal Tunjuk Kepala Otoritas Ibu Kota Baru

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna pengambilan keputusan tingkat II pengesahan RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang Undang.

Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN.

Kemudian, Ketua DPR Puan Maharani sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.

“Selanjutnya kami akan tanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang IKN dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?” tanya Puan kepada anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Selasa (18/1/2022).

“Setuju,” jawab para anggota dewan.

Dari laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, sebanyak delapan fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, dan PKB menyetujui RUU IKN menjadi UU.

Sementara Fraksi PKS tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN. Sempat ada salah seorang anggota dewan yang ingin melakukan interupsi sebelum palu diketuk.

“Interupsi ibu ketua,” kata salah seorang anggota DPR RI, tetapi Puan seketika mengetuk palu sidang.

“Interupsi nanti ya karena dari 9 fraksi, 1 yang tidak setuju, artinya bisa kita setujui,” kata Puan.

Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara, Ahmad Doli Kurnia yang juga Ketua Komisi II DPR RI berharap dengan disahkannya RUU IKN dapat menjadi landasan hukum dan mempercepat pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

“Dengan disahkannya RUU Ibu Kota Negara dapat memastikan, pertumbuhan pemerataan pembangunan, guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, sesuai UUD 45, atas pimpinan Pansus terimakasih,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Siapa Kepala Otorita yang akan dipilih Jokowi?

Kepala Otorita IKN adalah jabatan setingkat menteri yang dipilih dan sewaktu-waktu dapat dicopot oleh Presiden.

Terkait siapa calon Kepala Otorita, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ia yakin Jokowi akan memilih calon terbaik.

“Mengenai siapa (Kepala Otorita) yang akan ditunjuk ada di kantong beliau, saya tidak tahu, tentu pilihannya orang yang tepat,” kata Suharso di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/1).

Senada, Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia menilai sosok kepala Otorita IKN Nusantara haruslah sosok yang memiliki visi soal pemindahan ibu kota.

“Saya kira kalau soal kriteria, yang paling penting adalah tahu betul tentang visi Pak Presiden, visi pemerintah, visi kita semua sekarang ini tentang pentingnya pemindahan ibu kota negara itu. Itu yang paling penting,” kata Doli.

Tak hanya soal visi, Doli berharap Kepala Otorita punya pengalaman di bidang tata kota, mempunyai pengalaman dalam mencari skema pembiayaan, dan berintegritas.

“Mungkin itu kombinasilah ya antara orang yang mewakili pemerintah atau punya pengalaman birokrasi juga dengan orang-orang swasta,” kata Doli.

Soal nama calon kepala otorita, Doli menilai hal itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira Pak Presiden paling tahulah siapa yang nanti paling akan bisa,” kata Doli.

Presiden Jokowi sempat menyebut sejumlah nama yang menjadi kandidat Kepala Otorita IKN yakni Basuki Tjahja Purnama, Bambang Brodjonegoro hingga Azwar Anas.

“Namanya kandidat (Kepala Otorita) memang banyak. Satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiono, empat Pak Azwar Anas. Cukup,” ungkap Jokowi di Istana Negara, 2 Maret 2020.

Ahok saat ini masih aktif sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Sebelum menjabat sebagai Komisaris, Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2014-2017. Ahok kemudian digantikan Djarot Saiful Hidayat karena terlibat kasus hukum.

Sementara Bambang Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Setelah melepas jabatan menteri, Bambang saat ini menjabat komisaris di sejumlah perusahaan seperti Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero), Komisaris Independen PT Astra Internasional Tbk (ASII) hingga Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Sedangkan Azwar Anas latar belakangnya pernah menjadi Bupati Kabupaten Banyuwangi. Saat ini, politikus PDIP itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penulis: Tonny Budiamto

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.