KUTACANE, Aktivis Forum Pemuda Peduli Gayo Lues (AFPPG) dijadwalkan akan melakukan orasi damai didepan kantor Bupati dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) kabupaten Gayo Lues, Aceh. Senin awal pekan lalu. Sebaliknya diganti dengan audiensi Senin besok, 6 September 2021. karena pandemi covid19.
AFPPG melihat telah terjadi carut-marut tata kelola keuangan daerah yang menyebabkan kerugian keuangan negara di Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
“Ya benar, rencana awal kita memang akan melakukan aksi damai di depan kantor Bupati dan di depan Gedung DPRK Kabupaten Gayo Lues. Seyogianya awal pekan ini akan digelar, namun karena melihat situasi saat ini,tentu hal tersebut rentan akan menimbulkan kerumunan,maka kita ganti topik dengan melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi terkait tata kelola keuangan pemerintahan,” tegas Koordinator AFPPG Maripatua Purba, SH di Blangkejeren, Minggu, 5 September 2021.
AFPPG melihat, bobroknya tata kelola keuangan daerah terlihat, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hutang Rp 7 miliar rupiah kepada pelaksana pekerjaan, pada satu sub bidang pekerjaan pengadaan Jahe di Dinas Pertanian.
Selain itu kata Purba, adanya temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh, terkait lemahnya fungsi pengawasan dan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Gayo Lues.
“Saya minta dengan tegas, agar Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, memperbaiki dan meningkatkan fungsi pengawasan di Inspektorat, dan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar, sesuai peruntukkan. Agar tidak terjadi pengulangan kesalahan dalam tata kelola keuangan daerah,” tegasnya pada mediaaceh.co.id, Minggu, 5 September 2021 di Blangkejeren.
Purba juga minta kepada Anggota DPRK Kabupaten Gayo Lues menjalankan fungsinya sebagai Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi.
Sebab lemahnya fungsi pengawasan di anggota dewan yang terhormat terlihat dari pelaksanaan pekerjaan bibit jahe senilai Rp 7 miliar rupiah hingga kini belum terbayarkan.
“Saya melihat, ada kelemahan fungsi di anggota dewan yang terhormat, dari penganggaran hingga memparipurnakan paket yang telah disahkan, namun lemah dipengawasan sehingga Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terhutang,” katanya.
Seharusnya, DPRK benar-benar menjalankan tiga fungsinya dengan benar, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pembangunan di daerah yang dilaksanakan eksekutif, agar tercipta pemerintahan good goverment dan good governance.
“Menciptakan pemerintahan yang bersih (clean goverment) harus dimulai dari pemimpin yang bijak dan pengawasan (DPRK) yang benar-benar berjalan sesuai tupoksinya. Itu yang kita minta,” pungkasnya
Penulis: Masir
