BELITUNG,- Dewan Penasehat Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKB MKT), Suryadi Saman menyayangkan sikap tidak kepedulian PT Timah Tbk terhadap nasib 17 ribuan eks karyawan yang belum juga mendapatkan hak pesangon.
Ketidakpedulian PT Timah Tbk terhadap eks karyawan yang tergabung didalam Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKBMKT) , tertuang dari hasil Rapat Kerja (RDP) Komisi VI DPR dengan MIND ID dan PT Timah Tbk, 22 September 2025 yakni meminta PT Timah lakukan koordinasi dengan BPI Danantara serta perwakilan ek karyawan guna mencari solusi yang berkeadilan sebagaimana rekomendasi KOMNAS HAM dalam rangka percepatan penyelesaian hak mantan karyawan.
“Kami tidak habis pikir dan apa betul para pejabat di PT Timah Tbk sudak tidak memiliki nurani, ini permasalahan eks karyawan sudah puluhan tahun tapi tidak juga terselesaikan,”kata Suryadi dalam siaran pers, Senin (6/10/2025).
Suryadi menilai, jawaban tertulis PT Timah Tbk kepada Komisi VI DPR RI isi sama saja dengan melecehkan lembaga tertinggi negara (DPR-red). Dia beralasan isi jawaban tertulis PT Timah Tbk ke Komisi VI DPR tidak ada satu point pun memuat permintaan anggota dewan komisi VI DPR yaitu meminta PT Timah lakukan koordinasi dengan pihak BPI Danantara dan perwakilan eks karyawan guna mencari solusi yang berkeadilan sesuai rekomendasi KOMNAS HAM tercantum dalam isi jawaban tertulis PT Timah Tbk.
“Ini sama saja PT Timah melakukan pelecehan terhadap komisi VI DPR RI, PT Timah tidak mau denger aspirasi eks karyawan yang tergabung dalam FKKBMKT ke para dewan komisi VI guna memperjuangkan hak haknya,”ujar Suryadi berapi-api.
Sementara Ketua Hubungan Antara Lembaga FKKBMKT, Tonny Budianto mengingatkan bahwa permasalahan MKT ibarat bom waktu, bisa meledak kapan saja seperti aksi MKT 1998. “Doa-doa dari orang orang teraniaya (eks karyawan -red) itu manjur, bilamana tuntutan MKT tidak juga didengar maka siapa pun dia yang jadi dirut baik sipil maupun militer , PT Timah tetap saja kena goncangan masalah besar lainnya,”pungkasnya.
Ribuan masyarakat penambang pasir timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin (6/10/2025) mengelar aksi demonstrasi besar besaran didepan kantor PT Timah Tbk Pangkalpinang. Salah tuntutan para demonstran adalah minta harga pasir timah yang mereka tambang dibeli dengan harga wajar
Aksi demostrasi di depan kantor PT Timah di Pangkalpinang ini dipicu turunnya Satgas penertiban tambang illegal di Bangka Belitung, sehingga penambang kesulitan menjual pasir timah ke kolektor. sementara kolektor-kolektor sudah banyak yang ditertibkan dan ditangkap Satgas. (yo)
