JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2026, terutama terkait kondisi anggaran di sejumlah kementerian yang mengalami penurunan. Ia memastikan pengawasan tetap dilakukan agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Lasarus mengatakan pihaknya mencermati kesiapan pemerintah, khususnya di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang saat ini menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, prioritas anggaran harus difokuskan pada aspek keselamatan dan kelayakan operasional transportasi.
“Terutama di Kementerian Perhubungan yang masih kekurangan anggaran cukup besar. Karena itu saya minta agar anggaran yang ada diprioritaskan untuk remcek atau pemeriksaan kelayakan operasional transportasi,” kata Lasarus kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menegaskan, perbaikan atau pembangunan infrastruktur yang belum mendesak sebaiknya ditunda sementara, selama fasilitas yang ada masih dapat digunakan secara aman.
“Kalau runway bandara masih bisa dipakai, pakai dulu yang ada. Terminal yang masih bisa dipakai juga gunakan dulu. Yang penting pemeriksaan keselamatan kendaraan darat, laut, udara, maupun kereta api harus diutamakan,” ujarnya.
Selain sektor transportasi, Lasarus juga menyoroti kondisi anggaran di Kementerian PU yang turut mengalami penurunan. Sebagian anggaran bahkan harus dialihkan untuk penanganan bencana di sejumlah daerah.
Ia mencontohkan kondisi ruas Tol Jakarta–Merak yang menurutnya perlu mendapat perhatian karena terdapat kerusakan jalan di beberapa titik. Komisi V DPR meminta perbaikan segera dilakukan agar tidak mengganggu arus mudik.
“Kami mendapat laporan ada kerusakan di beberapa titik di tol Jakarta–Merak. Kami minta perbaikan segera diselesaikan. Kalau belum selesai, masyarakat sebaiknya berhati-hati karena ada lubang yang cukup banyak,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lasarus juga kembali menyoroti persoalan mahalnya harga tiket pesawat domestik yang dinilai belum kunjung terselesaikan.
Ia menilai salah satu penyebab mahalnya tiket pesawat di dalam negeri adalah kebijakan yang masih mengkategorikan tiket pesawat sebagai barang mewah. Selain itu, terdapat sejumlah komponen biaya dan pajak yang dinilai memberatkan maskapai.
“Di luar negeri tiket pesawat sudah dianggap kebutuhan biasa, bukan barang mewah. Sementara di Indonesia masih ada berbagai komponen biaya yang membuat harga tiket tinggi,” katanya.
Lasarus menyebut pihaknya telah mendorong rapat bersama antara Komisi V DPR, Komisi XI DPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan untuk membahas kemungkinan penurunan komponen biaya tersebut.
Menurutnya, harga tiket pesawat sebenarnya bisa ditekan jika pemerintah bersedia mengurangi sejumlah penerimaan negara dari sektor penerbangan.
“Kalau pemerintah mau mengurangi penerimaan dari sektor ini, harga tiket bisa turun. Tapi kalau tidak, jangan berharap harga tiket bisa berkurang,” tegasnya.
Selain itu, Komisi V DPR juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau kondisi cuaca secara real time selama periode mudik Lebaran, terutama di jalur-jalur penyeberangan utama seperti Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk.
Lasarus bahkan mendorong dilakukan modifikasi cuaca di wilayah rawan bencana seperti longsor agar potensi hujan ekstrem dapat ditekan selama puncak arus mudik dan arus balik.
“Kami minta BMKG memantau secara khusus wilayah-wilayah yang rawan, bahkan kalau perlu dilakukan modifikasi cuaca agar tidak terjadi hujan ekstrem saat pergerakan masyarakat sangat tinggi,” pungkas Lacarus seraya meminta pemerintah memprioritaskan anggaran yang ada untuk pemeriksaan kelayakan operasional transportasi serta memastikan infrastruktur utama tetap aman digunakan oleh masyarakat selama periode mudik. (yo).