JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani merespons langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meningkatkan status Siaga 1 menyusul memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. DPR menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari TNI terkait kebijakan tersebut melalui komisi I DPR.
Puan mengatakan, DPR menghormati langkah aparat pertahanan negara yang selalu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan situasi keamanan. Namun, menurutnya, perlu ada penjelasan yang jelas kepada publik mengenai dasar penerapan status siaga tersebut.
“Ya terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta Komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut. Dan sebaiknya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga,” kata Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Ia menambahkan, jika sampai dikeluarkan surat resmi mengenai status Siaga 1 dalam kondisi saat ini, maka penting bagi TNI untuk memberikan penjelasan yang konkret mengenai urgensi kebijakan tersebut.
“Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas. Nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait,” ujarnya.
Puan menegaskan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi kepada TNI guna memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan situasi keamanan nasional. (yo)