JAKARTA – Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Priskhianto menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama kehidupan ekonomi nasional. Aktivitas ekonomi rakyat, mulai dari sektor pertanian hingga perdagangan kecil, berakar dari desa. Karena itu, penguatan koperasi desa dinilai sebagai langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi dari tingkat akar rumput.
Belakangan, pernyataan pemerintah terkait pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) dan relasinya dengan ritel modern menuai perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak menilai koperasi akan diposisikan sebagai pesaing minimarket besar. Namun menurut Priskhianto, semangat kebijakan tersebut justru untuk memperkuat ekonomi lokal.
“Koperasi desa sejatinya bukan pesaing siapa pun. Ia adalah rumah bersama warga. Di sanalah petani menitipkan hasil panen, ibu-ibu membeli kebutuhan pokok, dan pemuda desa belajar berwirausaha. Koperasi lahir dari semangat gotong royong yang sudah hidup jauh sebelum ritel modern hadir,” ujar Priskhianto dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Dalam sejumlah pernyataan resmi, Wakil Menteri BUMN Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat menutup atau mematikan ritel modern. Klarifikasi tersebut penting untuk meredam kesalahpahaman di masyarakat.
Pemerintah, kata Priskhianto, lebih menekankan pada pengaturan ekspansi gerai ritel di wilayah desa agar koperasi yang tengah bertumbuh tidak langsung tersisih oleh kekuatan modal besar. Kebijakan ini merupakan bentuk afirmasi bagi pelaku ekonomi kecil agar memiliki ruang untuk berkembang.
“Dengan kata lain, koperasi desa perlu diberi napas terlebih dahulu. Ketika fondasinya sudah kuat, persaingan bisa berlangsung sehat. Prinsipnya bukan melarang, tetapi menyeimbangkan,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi pemerataan pembangunan, di mana desa tidak hanya menjadi pasar bagi produk kota, tetapi juga produsen dan pengelola ekonomi yang mandiri.
Priskhianto juga mengakui kontribusi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart dalam distribusi barang dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dominasi ritel besar di desa-desa kecil dinilai dapat menyulitkan usaha lokal untuk berkembang.
Di sinilah koperasi mengambil peran berbeda. Selain mengejar efisiensi usaha, koperasi juga mengedepankan kesejahteraan anggota. Keuntungan koperasi kembali ke warga melalui sisa hasil usaha, modal bergulir, serta harga yang lebih terjangkau.
“Jika dikelola profesional, koperasi desa bisa meniru sistem minimarket modern, mulai dari tata rak, pencatatan digital, hingga pelayanan cepat. Bedanya, kepemilikan bersifat kolektif, sehingga setiap warga adalah pemilik, bukan hanya konsumen,” jelasnya.
Priskhianto menekankan bahwa dukungan terhadap koperasi desa berarti mendukung masa depan ekonomi rakyat. Koperasi yang kuat akan membuat perputaran uang tetap berada di desa, menciptakan lapangan kerja lokal, serta menekan laju urbanisasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan tata kelola tetap menjadi pekerjaan rumah. Transparansi, profesionalisme, serta integritas pengurus menjadi syarat mutlak agar koperasi dipercaya masyarakat.
“Pada akhirnya, pilihan kita sederhana: membiarkan desa hanya menjadi konsumen atau mendorongnya menjadi pelaku utama ekonomi. Mendukung koperasi desa berarti memilih kemandirian, gotong royong, dan keadilan sosial. Dari desa yang berdaya, Indonesia yang kuat akan lahir,” pungkasnya. (yo)