Oleh : Jemi Kudiai, Pemerhati Govenarnace, Otonomi Khusus dan Ekopol Tanah Papua
Di tanah Papua, segala sesuatu seolah selalu bergerak dalam dua wajah : kekayaan dan kemiskinan, kekuasaan dan ketidakberdayaan, janji politik dan kenyataan pahit di kampung-kampung. Kita melihat jalan-jalan besar dibangun, tetapi anak-anak di pedalaman masih menulis di atas papan kayu. Kita mendengar angka-angka triliunan dana Otsus, tetapi masih banyak mama-mama Papua yang berjualan pinang di pinggir jalan demi menyekolahkan anak.
Di tengah kegaduhan itu, ada satu pertanyaan yang sering terabaikan, baik oleh pejabat, intelektual, maupun masyarakat biasa : “Siapa saya, dan untuk apa saya ada di sini?”
Pertanyaan ini adalah inti dari self inquiry-penyelidikan diri.
Mengapa Self Inquiry Penting untuk Papua?
Selama puluhan tahun, Papua menjadi medan tarik menarik kepentingan. Pemerintah pusat memandang Papua sebagai wilayah strategis politik dan ekonomi; investor melihat Papua sebagai lahan bisnis; sementara rakyat Papua melihat tanah ini sebagai rumah yang diwariskan leluhur.
Dalam pusaran kepentingan itu, sering kali orang Papua sendiri kehilangan arah. Banyak pemimpin terjebak dalam perebutan kekuasaan, sibuk dengan jabatan, lupa bertanya kepada diri sendiri: “Apakah saya hadir untuk melayani rakyat, atau sekadar memuaskan ego?”
Self inquiry menjadi penting, bukan sebagai teori filsafat yang abstrak, melainkan sebagai cermin bagi siapa pun yang mengaku pemimpin di Papua. Sebelum berbicara soal dana, proyek, atau perda, mari kembali bertanya:
“Siapa saya di hadapan rakyat yang lapar?
Siapa saya di hadapan anak-anak yang berjalan jauh menuju sekolah?
Siapa saya di hadapan mama-mama yang menjual pinang?”
Identitas yang Hilang dalam Jabatan
Kita sering menyamakan diri dengan jabatan : bupati, gubernur, anggota DPR, pejabat dinas. Padahal, semua itu adalah identitas sementara. Begitu masa jabatan berakhir, semua gelar itu lenyap. Yang tersisa hanyalah ingatan rakyat : apakah kita pernah jujur, adil, dan benar-benar mengabdi?
Di banyak kabupaten, kita melihat bagaimana kursi bupati menjadi rebutan keluarga politik tertentu. Pemilihan kepala daerah tidak lagi soal visi pembangunan, melainkan siapa yang punya modal paling besar. Dalam konteks ini, self inquiry menjadi pedang yang menohok : “Apakah saya mencari kursi untuk kehormatan pribadi, atau untuk melayani tanah dan manusia Papua?”
Belajar dari Alam dan Leluhur Orang Papua sesungguhnya punya tradisi self inquiry yang khas. Leluhur kita tidak menyebutnya dengan istilah asing, tetapi mereka hidup dalam kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari tanah, hutan, sungai, dan bintang. Identitas itu sederhana namun kuat :
“Saya adalah penjaga tanah ini.”
Hari ini, modernitas dan birokrasi sering menjauhkan kita dari akar itu. Kita sibuk bicara “anggaran APBD” atau “transfer Otsus”, tetapi lupa pada suara alam. Padahal, sungai yang tercemar, hutan yang hilang, dan tanah yang terjual diam-diam sudah mengajukan pertanyaan yang sama : “Apakah engkau masih anak tanah ini, atau sudah menjual dirimu?”
Jalan Reflektif Menuju Kepemimpinan Baru
Self inquiry bukan hanya urusan pribadi; ia bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan yang jujur. Bayangkan jika setiap calon bupati, sebelum mendaftar ke KPU, berani menatap cermin dan bertanya:
“Apakah saya maju untuk rakyat atau keluarga saya?”
“Apakah saya siap miskin demi rakyat, atau hanya ingin kaya karena jabatan?”
“Apakah saya masih setia pada nilai leluhur, atau sudah tunduk pada kepentingan pusat dan investor?”
Jika pertanyaan ini dijawab dengan jujur, mungkin Papua akan menemukan model kepemimpinan baru : pemimpin yang berangkat dari kejelasan batin, bukan sekadar strategi politik.
Papua tidak hanya butuh pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kesadaran. Jalan aspal bisa habis dimakan hujan, gedung bisa roboh, dana Otsus bisa habis dalam hitungan tahun. Tetapi kesadaran diri hasil dari self inquiry akan menuntun siapa pun untuk tetap berpihak pada rakyat, meskipun godaan politik begitu besar.
Pertanyaannya kini bukan lagi, “Apa yang bisa diberikan negara kepada Papua?” atau “Berapa besar dana Otsus tahun depan?” Tetapi: “Siapa saya di hadapan rakyat saya sendiri?”
Sebab tanpa jawaban yang jujur atas pertanyaan itu, semua pembangunan akan berakhir seperti rumah di atas pasir : megah di luar, rapuh di dalam.